Konferensi pers yang dilaksanakan oleh Kadishub Kuningan bersama Bambang listi Law Firm pada hari Senin (30/9/2024) bertempat di jln veteran 50 Kuningan menyatakan bahwa, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah Negara Hukum (rechtsstaat) yang tidak boleh sewenang-wenang terhadap orang lain atau main hakim sendiri (eigenrichting) tanpa mengindahkan hukum, dengan kehendaknya sendiri melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka-luka atau cidera pada orang lain.
Tambahnya Bambang mengungkapkan bahwa Kami selaku Kuasa Hukum Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan, Kuasa Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Kuningan, dan selaku Kuasa Hukum beberapa media Veteran 50 menyampaikan bahwa terkait adanya kegaduhan yang terjadi pada hari sabtu malam Tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Puspa Langlangbuana Kabupaten Kuningan, yang diduga dilakukan oleh salah satu Oknum ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan, maka dengan ini kami menyampaikan bahwa berkaitan dengan hal tersebut tidak ada istilah tebang pilih dalam menegakan hukum. Siapapun yang membuat onar, membuat keresahan dan yang mengganggu ketentraman masyarakat terkhusus mengganggu kenyamanan masyarakat Kabupaten Kuningan, wajib di proses hukum berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
Lanjut Bambang bahwa, kami dari Pihak Kuasa Hukum tidak ada intervensi apapun, kami mendukung kepada Pihak Polres Kabupaten Kuningan untuk segera memproses pelaku pelanggar hukum, dan juga kami meminta kepada semua penegak hukum untuk tidak tebang pilih, tendensius, dan tidak ada keberpihakan kepada siapapun pelanggar yang terbukti bersalah.
Bahwa, perlu kami ingatkan bahwasanya insiden yang terjadi saat ini tidak ada keterkaitan dan/atau tidak ada hubungannya dengan kasus pengeroyokan dan penganiayaan yang sedang di proses oleh penyidik Polres Kabupaten Kuningan berdasarkan Laporan Polisi Nomor:
LP/B/126/IX/2024/SPKT/POLRES KUNINGAN/POLDA JABAR. Dalam artian kasus ini tidak berdomen dengan kasus pengeroyokan, dan kasus pengeroyokan tetap di proses secara hukum. ***
